Mengapa pemerintah Jokowi tak bisa membangun tanpa utang asing?

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara, menegaskan kondisi pembiayaan dalam negeri belum mampu mandiri membiayai pembangunan RI. Maka dari itu, pemerintah masih belum bisa lepas dari utang asing.

"Karena dari sektor keuangan dalam negeri itu masih terlalu kecil untuk bisa mendanai negara ini. Perbankan Indonesia itu statusnya hanya 30 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia tidak akan sanggup mendanai kebutuhan dari negeri ini," kata Mirza saat seminar yang diselenggarakan BI bersama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di Gedung BI, Jakarta Pusat, Kamis (3/8).

Selain itu, pembiayaan non perbankan seperti asuransi, reksadana dan lain sebagainya, jika digabungkan di pasar modal belum mencukupi. Di mana, hitung-hitungan pemerintah, pembiayaan kasar pembangunan di seluruh Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp Rp 5.500 triliun.

Maka agar kepercayaan asing tetap terjaga pada Indonesia, pemerintah perlu membuktikan kemampuan pengelolaan keuangan dengan terus merealisasikan rencana pembangunan. Maka dari itu, Indonesia tetap akan menerima bantuan suntikan dana dari investor asing.

Bank sentral pun, lanjutnya, terus bekerja menjaga kondisi makro Indonesia tetap stabil. "Dari luar negeri itu pada waktu dia membiayai dia selalu melihat kepada rasio-rasio makro Indonesia. Apakah rasio-rasio makro Indonesia masih sehat terus? Kami berdedikasi untuk bagaimana mengelola keseimbangan makro," jelasnya.

Seperti diketahui, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah, pemerintah saat ini membutuhkan dana sebesar Rp 5.500 triliun. Pemerintah meminta peran aktif sektor swasta dalam pembangunan tersebut sebab pemerintah hanya sanggup menyediakan sebesar 20 persen.

Pada 2017, pemerintah mengalokasikan total belanja infrastruktur secara nasional sebesar Rp 387 triliun dan sebesar Rp 101,4 triliun dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).